Banjir kembali melanda Jakarta di penghujung Januari 2025. Banjir akibat kiriman air dari Bogor melalui Bendung Katulampa itu merendam tujuh lokasi di Jakarta Timur dengan ketinggian air hingga 120 cm.
Aliran air yang berlebihan yang masuk ke Jakarta dari Bogor itu tidak lain akibat kondisi hulu Sungai Ciliwung yang tidak terjaga dengan baik. Hulu sungai yang berada di kawasan Puncak itu telah berubah fungsi secara nyata akibat ulah manusia.
Pada awalnya, hulu Ciliwung berfungsi sebagai daerah resapan air yang sangat efektif dengan vegetasi yang rapat.
Namun, seiring dengan perkembangan wilayah dan pertumbuhan penduduk, kawasan hutan di hulu Ciliwung berubah menjadi daerah permukiman dan industri. Beberapa bagiannya bahkan menjadi lokasi pembangunan tempat wisata yang dilakukan secara ugal-ugalan.
Untuk mengembalikan fungsi sebagai daerah resapan air kawasan hulu Ciliwung, Pemerintah Kabupaten Bogor berupaya membenahi kawasan Puncak, termasuk menghentikan kegiatan tempat wisata yang belum mengantongi persetujuan bangunan gedung (PBG).
Pada penghujung tahun 2024, Penjabat Bupati Bogor Bachril Bakril menyetop operasional perdana tempat wisata Hibisc Fantasy Puncak milik PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita) di area perkebunan teh Gunung Mas, Cisarua.
Tempat wisata milik BUMD Provinsi Jawa Barat itu tercatat baru mengantongi PBG untuk sekitar 4.000 meter persegi lahan, sedangkan masih ada sekitar 13.000 meter persegi lahan yang belum berizin.
Pemkab Bogor menghentikan operasional wahana dengan mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penyegelan bangunan yang belum mengantongi izin.
Segel itu baru bisa dibuka ketika PT Jaswita telah menyelesaikan seluruh proses pengurusan izin di Pemkab Bogor.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bogor juga menertibkan bangunan liar pedagang kaki lima dan memindahkan mereka ke Rest Area Gung Mas.
Pada penertiban lapak pedagang itu, Pemkab Bogor meratakan 329 bangunan di sepanjang Jalur Puncak, terdiri atas 185 bangunan dari kawasan Gantole hingga Rest Area Gunung Mas, dan 144 bangunan dari Simpang Taman Safari Indonesia hingga Rest Area Gunung Mas.
Pada penertiban tahap II ada sebanyak 196 PKL yang akan dipindah ke rest area dengan cara penertiban lapak-lapaknya di sepanjang jalur Puncak.
Rest Area Gunung Mas memiliki kapasitas 516 kios terdiri atas 100 kios untuk pedagang basah seperti sayur dan buah, serta 416 kios untuk pedagang kering seperti oleh-oleh dan camilan. Masing-masing kios memiliki luas 11 meter persegi baik basah maupun kering.
Tak hanya Pemerintah Kabupaten Bogor, upaya mengembalikan fungsi hulu Sungai Ciliwung juga menjadi perhatian Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dengan menanam 2.450 bibit pohon di Area Agrowisata Gunung Mas dan Telaga Saat yang merupakan titik 0 kilometer Sungai Ciliwung pada pertengahan Januari 2025.
Hanif Faisol berharap pohon jenis mahoni dan alpukat yang ditanam dapat tumbuh menjadi vegetasi yang tidak hanya melindungi tanah dari erosi, tetapi juga memperbaiki kualitas udara dan memperkuat keanekaragaman hayati.
Kementerian LH mencatat, kondisi Sungai Ciliwung, yang menjadi salah satu sumber kehidupan masyarakat, dalam kondisi tercemar sedang di bagian hulu serta tercemar berat di bagian tengah sampai hilir.
Sebagian masyarakat masih memfungsikan Sungai Ciliwung sebagai tempat sampah. Kebiasaan tersebut perlu diubah dengan dorongan dari Kementerian LH dan TNI-Polri yang berada di garda terdepan untuk menginisiasi.
Perlu ada upaya-upaya serius dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas lingkungan di sepanjang aliran Ciliwung yang di sekitarnya didiami sekitar 2 juta orang.
Hanif Faisol mengajak seluruh pihak untuk mulai menyetop berinvestasi membangun vila di kawasan wisata Puncak.
Berdasarkan data KLH, sebanyak 72 persen wilayah dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung telah berubah menjadi lahan terbangun, sehingga mengurangi daya serap air dan meningkatkan risiko banjir di Jakarta.
Wilayah ini dapat dihijaukan kembali dengan mengedepankan fungsi wisata. Sehingga, bangunan-bangunan di DAS Ciliwung ramah lingkungan dan tidak bersentuhan langsung dengan tanah, melainkan dibuatkan semacam penyangga bersifat non-permanen.
Dengan dasar hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tata Ruang Jabodetabek-Punjur, revitalisasi kawasan Puncak kini menjadi agenda prioritas nasional.
Peran Telaga Saat
Jauh sebelum gerakan masif yang dilakukan pemerintah untuk menangani hulu sungai Ciliwung, ada kegiatan membenahi Telaga Saat, yang merupakan Titik 0 Kilometer Sungai Ciliwung.
Pada Februari 2018 Danrem 061/Suryakancana Brigjen Mohamad H Hasan mengomandoi aksi revitalisasi Telaga Saat.
Saat itu Telaga Saat kondisinya hanya terlihat sekitar 10 sampai 15 persen saja, selebihnya tertutup oleh gulma dan sedimentasi yang sangat tinggi.
Kondisi telaga dengan luas sekitar 5,08 hektare itu mengkhawatirkan sebelum dibersihkan. Kedalamannya hanya sekitar 2-3 meter, berbeda dengan sekarang yang mencapai 5-7 meter.
Korem 061/Suryakancana saat itu secara konsisten melakukan upaya rehabilitasi kawasan resapan air tersebut dengan melibatkan komunitas, anggota TNI, Polri, dan pecinta alam.
Telaga Saat memang mempunyai banyak potensi, selain sebagai titik awal dari Sungai Ciliwung, tapi juga merupakan daerah konservasi hutan, termasuk konservasi Elang Jawa.
Hasil pembersihan Telaga Saat terlihat nyata. Telaga itu kini menjadi lebih jernih dan bersih, serta bebas dari limbah. Selain itu, pembersihan ini juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar salah satunya menjadi desa wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa.
Pembersihan Telaga Saat menjadi contoh bagaimana membenahi lingkungan dilakukan dengan konsisten dan serius. Pembenahan hulu Sungai Ciliwung tentu saja bisa sekonsisten dan seserius pembenahan di Titik Nol Kilometernya itu.
