Presiden Dewan Eropa Sebut Krisis Gaza sebagai “Bencana”, Serukan Tinjauan Hubungan dengan Israel

 Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menyampaikan keprihatinan mendalam atas krisis kemanusiaan yang terus memburuk di Gaza, menyebutnya sebagai “bencana” dan menyesalkan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di wilayah tersebut.

“Hak asasi manusia tengah dilanggar. Tinjauan terhadap kepatuhan Israel dalam perjanjian asosiasi kami menunjukkan bahwa situasi ini tidak dapat diterima,” ujar Costa dalam konferensi pers usai pertemuan puncak Dewan Eropa di Brussels.

Costa menegaskan bahwa para menteri luar negeri Uni Eropa akan segera membahas langkah-langkah lanjutan, sembari menekankan pentingnya dialog terbuka dengan Israel untuk mencari solusi damai dan berkelanjutan.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Perdana Menteri Polandia Donald Tusk, Costa menyerukan pembentukan sistem pertahanan Eropa yang lebih terkoordinasi.

Ia menekankan bahwa efisiensi dan pembagian beban yang adil lebih penting daripada duplikasi investasi militer di antara 27 negara anggota.

“Kita tidak perlu menggandakan semua investasi pertahanan. Yang kita butuhkan adalah efisiensi dan pembagian beban yang adil,” tegasnya.

Costa juga menegaskan kembali komitmen penuh Uni Eropa terhadap Ukraina, menyebut bahwa keamanan Eropa tidak dapat dipisahkan dari stabilitas Kyiv. Ia menyerukan percepatan proses aksesi Ukraina ke Uni Eropa.

Gaza Mengerikan, Ukraina Harus Diperkuat

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menggambarkan situasi di Gaza sebagai mengerikan dan tak tertahankan, dan mendesak pengiriman bantuan kemanusiaan segera.

Ia juga menyoroti pentingnya memperkuat Ukraina agar mampu mempertahankan diri dan berkontribusi pada keamanan kawasan.

Von der Leyen turut melaporkan kemajuan dalam negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat, namun mengingatkan bahwa semua opsi tetap terbuka jika kesepakatan tidak tercapai.

Sementara itu, Dewan Eropa juga membahas ketegangan di Laut Mediterania terkait Nota Kesepahaman maritim antara Türkiye dan Libya. Dalam kesimpulan resmi, Dewan menyatakan bahwa perjanjian tersebut melanggar hak kedaulatan negara ketiga dan tidak sesuai dengan Hukum Laut”

Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis sebelumnya telah meminta agar nota tersebut secara eksplisit disebut dalam kesimpulan KTT, mengingat dampaknya terhadap stabilitas regional dan migrasi.