Namanya berada di urutan ke-36 target penyadapan Listyo Sigit Cs, begini respons Erick Thohir

  Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menyampaikan respons terkait munculnya kabar yang menyebut dirinya masuk dalam daftar tokoh sasaran penyadapan ilegal. 

Praktik penyadapan tak berizin tersebut diduga dilakukan oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi Polri.

Erick mengonfirmasi bahwa ia telah menerima informasi mengenai posisi namanya dalam daftar target penyadapan tersebut. Berdasarkan informasi yang ia dapatkan, namanya berada pada urutan ke-36.

"Ya kembali kita tunggu saja hasil verifikasi dari Pak Kapolri dan juga satgas yang sedang dibentuk kalau saya hanya mendengar saya nomor 36 apa gitu," ujar Erick Thohir saat memberikan keterangan, Sabtu (7/11/2026)

Menanggapi situasi itu, Erick memilih untuk bersikap tenang dan tidak berspekulasi lebih jauh. 

Ia berharap isi pembicaraan pribadinya yang diduga ikut terekam tidak diputarbalikkan ke arah narasi yang merugikan, mengingat fokus utamanya saat ini adalah menjalankan tugas pemerintahan.

“Ya, saya enggak bisa bicara apa-apa karena bagian yang tersadap mudah-mudahan saya bukan punya pikiran negatif apalagi hari ini saya berkontribusi untuk banga dan negara. Bagaimana kita melayani rakyat sebaik-baiknya," terangnya.

Skandal Penyadapan Server LIMS dan Penetapan Tersangka

Skandal penyadapan ilegal ini mencuat setelah penyidik Bareskrim Polri mengusut dugaan pelanggaran prosedur penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta puluhan tokoh penting nasional.

Hingga saat ini, penyidik telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. 

Selain mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, tiga jenderal lain yang ikut terseret dalam perkara ini adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, modus yang digunakan para tersangka adalah dengan memasukkan sejumlah nomor telepon target secara ilegal ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS). 

Prosedur penyusupan nomor tersebut dilakukan secara sepihak tanpa melalui tahapan verifikasi teknis maupun mekanisme hukum yang berlaku dalam proses penegakan hukum resmi.

Sikap Tegas Istana Kepresidenan

Perkembangan kasus ini mendapatkan perhatian khusus dari Istana Kepresidenan. 

Pemerintah menilai tindakan memasukkan nomor telepon pejabat publik dan tokoh negara ke dalam sistem penyadapan secara tak sah merupakan pelanggaran serius.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi secara tegas menyoroti implikasi hukum dari perbuatan para perwira tinggi tersebut. 

Menurut Istana, tindakan tersebut sudah melampaui batas pelanggaran etik dan prosedur kepolisian.

"Kami berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar," kata Prasetyo.

Saat ini, proses penanganan perkara terus berjalan di Bareskrim Polri bersama tim satgas khusus guna memverifikasi seluruh nomor yang menjadi sasaran serta mengusut tuntas motif di balik pengoperasian penyadapan ilegal tersebut.