Ikuti jejak SBY, Jokowi juga menolak jadi wantimpres Prabowo

  Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak mau menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui wartawan di Solo, Jumat (13/2/2026).

Sebelumnya Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhyono (SBY) juga menolak jika diminta Presiden RI, Prabowo Subianto untuk menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Kabar SBY akan menjadi Wantimpres menguat usai Prabowo mendatangi kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu di Cikeas, Bogor, Jawa Barat 

SBY disebut siap membantu Prabowo dalam pemerintahan. Akan tetapi, ia menolak jika diminta untuk menduduki posisi tertentu.

Jokowi Sampaikan Keberatan ke Prabowo: Tak Mau Jabat Wantimpres, Saya di Solo Saja

Tegas, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak mau menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Dia mengatakan itu, saat ditemui wartawan di Solo

Jokowi menyebut dia ingin menghabiskan waktu di Solo. 

"Nggak lah, saya di Solo saja. Di Solo saja," tegas Jokowi, Jumat (13/2/2026).

Jokowi Sudah Bicara dengan Prabowo

Jokowi juga menegaskan sudah bukan lagi berstatus sebagai pejabat pemerintahan.

Dia mengaku sudah menyampaikan keberatan ke Prabowo. 

"Sudah saya sampaikan, saya di Solo saja hehehe," kata dia.

Namun saat disinggung kapan dan di mana Prabowo membicarakan hal itu dengan dirinya, Jokowi memilih enggan berkomentar banyak.

"Saya di Solo saja hehehe," pungkasnya.

SBY Menolak Jika Diminta Prabowo Jadi Wantimpres, Ini Alasannya

Politikus Demokrat, Iftitah Sulaiman memastikan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhyono (SBY) bakal menolak jika diminta Presiden RI, Prabowo Subianto untuk menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Kabar SBY akan menjadi Wantimpres menguat usai Prabowo mendatangi kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu di Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Senin (4/11/2024)

Eks Ajudan SBY tersebut mengatakan SBY siap membantu Prabowo dalam pemerintahan. Akan tetapi, ia menolak jika diminta untuk menduduki posisi tertentu.

"Saya tidak tahu apakah ditawarkan atau tidak (Prabowo jadi Wantimpres), tapi saya bisa pastikan berdasarkan yang saya dengar dari Pak SBY beliau menyampaikan beliau akan sangat membantu pemerintahan Pak Prabowo tetapi tidak harus menjabat dalam posisi tertentu," kata Iftitah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat

Namun begitu, Iftitah memastikan bahwa SBY tetap akan bersedia menyiadakan waktu, tenaga dan pikiran untuk bisa menyukseskan pemerintahan Prabowo.

"Beliau menyediakan waktu tenaga pikiran untuk membantu untuk mensukseskan pemerintahan pak Prabowo tanpa harus menjabat apapun di pemerintahan," pungkasnya.

 Isu Jokowi Jadi Wantimpres Mencuat

Isu reshuffle kabinet jilid 5 yang disebut-sebut akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (6/2/2026), kembali memantik spekulasi politik. 

Di tengah kabar tersebut, muncul pula informasi bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berpotensi masuk dalam struktur pemerintahan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai posisi Wantimpres bagi Jokowi lebih merupakan afirmasi formal atas relasi yang selama ini sudah berjalan secara informal.

"Posisi Wantimpres sebatas afirmasi formal yang selama ini telah terwujud informal lewat intensitas interaksi yang intensif," kata Agung saat dikonfirmasi, Selasa (3/2/2026).

Menurutnya, secara politik, langkah tersebut tidak serta merta dapat dibaca sebagai kompensasi atas kemungkinan adanya figur-figur yang dekat dengan Jokowi yang terdampak reshuffle.

"Mestilah ada yang bertahan ada yang keluar. Tapi ini obyektifitas Presiden Prabowo sebagai pemilik hak prerogatif untuk memastikan performa kabinet optimal," ujarnya.

Agung menilai, jika benar Jokowi ditunjuk sebagai Wantimpres, maka penunjukan itu lebih mencerminkan upaya formalisasi hubungan politik antara Poros Solo dan Istana Hambalang.

"Walaupun dilakukan sebagai bagian mengakomodasi keseimbangan relasi politik antara Poros Solo - Istana Hambalang. Ada yang keluar, namun tetap ada yang masuk dan dipertahankan sesuai porsinya agar poros-poros politik lain nyaman," kata dia.

Terkait kemungkinan Jokowi menerima posisi tersebut, Agung menilai peluangnya terbuka.

"Mestinya menerima sebagaimana beliau menerima sebagai penasehat Danantara," ujarnya.

Ia menambahkan, dari perspektif Jokowi, posisi Wantimpres justru dapat memperkuat dan memformalkan relasi politiknya dengan Presiden Prabowo.

"Otomatis, relasi positif beliau dengan Presiden Prabowo diformalkan dan diafirmasi," tandasnya.