Media Israel: TNI bakal jadi yang pertama tiba di Gaza

 Media-media Israel melaporkan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang berkontribusi pada Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang akan diterjunkan ke Jalur Gaza. Pasukan TNI akan diterjunkan untuk menangani aspek pemeliharaan perdamaian di Gaza selama gencatan senjata Tahap II pemerintahan Trump

Hal ini awalnya dilaporkan lembaga penyiaran publik Israel, KAN News, pada Senin malam. Indonesia selama ini telah disebut-sebut sebagai negara yang mungkin berkontribusi pada ISF bersama dengan UEA, Mesir, Italia, Azerbaijan, Pakistan, Qatar, Turki, dan lainnya.

Namun hingga saat ini, belum ada satu negara selain Indonesia yang menyampaikan rencana penerjunan pasukan. 

Menurut laporan tersebut, pasukan Indonesia mungkin akan mendarat di Gaza dalam beberapa minggu kedepan. Penerjunan itu tak lama setelah Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Washington untuk menghadiri pertemuan perdana Dewan Perdamaian pada 19 Februari.

KAN melaporkan, baik ISF pada umumnya, maupun Indonesia pada khususnya, tidak akan melakukan konfrontasi langsung dengan Hamas atau secara proaktif melucuti senjata mereka. 

Anggota sayap militer Hamas yang bersenjata mengambil bagian dalam upacara penyerahan sandera selama gencatan senjata baru-baru ini. - (EPA)

Sebaliknya, mereka diharapkan untuk mengawasi garis gencatan senjata saat ini dan mungkin menangani masalah-masalah terkait perbatasan lainnya. Misalnya, tentara Indonesia diharapkan mengawasi beberapa garis pertahanan di wilayah Khan Yunis dan Rafah di Gaza selatan.

Rencana penerjunan pasukan itu juga dilaporkan masih memerlukan penyelesaian masalah-masalah kompleks. Di antaranya soal aturan keterlibatan alias rules of engagement jika Hamas melakukan kontak dengan pasukan Indonesia yang tergabung dalam ISF.

Ada juga pertanyaan tentang berapa banyak pasukan Indonesia yang akan bergabung. Selain itu, terdapat pertanyaan mengenai negara mana yang akan mengikuti contoh Indonesia, dan kapan.

Terakhir, jika Hamas belum memulai proses pelucutan senjata yang serius pada awal Mei – sesuai dengan batas waktu 100 hari pemerintahan Trump – maka tidak jelas apakah ISF akan terus berlanjut atau apakah Israel akan kembali melakukan operasi darat besar-besaran di Gaza.

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak sebelumnya menyatakan, TNI AD mulai menyiapkan personel untuk dikirim menjadi bagian pasukan Board of Peace di wilayah konflik, Gaza, Palestina. Maruli mengatakan, saat ini proses koordinasi terkait penugasan pasukan perdamaian tersebut masih terus berjalan.

Menurut dia, penentuan kebutuhan personel akan ditetapkan setelah adanya arahan resmi dari pihak yang mengkoordinasikan misi di Gaza. Kemudian, keputusan itu diteruskan kepada Markas Besar (Mabes) TNI dan Mabes Angkatan Darat (Mabesad).

"Itu kan masih terus berjalan ya. Jadi, kan kami menunggu dari hasil koordinasi yang mengkoordinasikan di Gaza. Nanti ke Mabes TNI, lalu nanti ke Mabes AD, membutuhkan personel yang berkarakter apa, nanti kami siapkan," jelas Maruli usai menghadiri Rapat Pimpinan TNI-Polri di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/2/2025).

Meski lokasi penugasan belum dipastikan, Maruli memastikan, persiapan awal di internal TNI AD mulai dilakukan. Para personel yang disiapkan difokuskan pada karakter pasukan perdamaian, termasuk unsur kesehatan.

Kondisi pasukan TNI yang bertugas sebagai UNIFIL kala diserang militer Zionis Israel (IDF) di Naquora, Lebanon Selatan, Kamis (10/10/2024) pagi waktu setempat. - (Republika.co.id)

Terkait lokasi penugasan, Maruli menekankan, keputusan pengiriman pasukan ke Gaza atau Lebanon bukan berada di tangan TNI AD. "Lebih baik bertanya ke Mabes TNI. Kalau kami hanya penyiapan pasukan saja," kata mantan pangkostrad tersebut.

Menurut Maruli, jumlah personel yang disiapkan masih bersifat estimasi dan belum final. Kekuatan pasukan yang disiapkan bisa mencapai satu brigade, yang setara dengan tiga batalyon.

"Bisa satu brigade, 5.000 sampai 8.000 (personel) mungkin. Tapi masih bernego semua, belum pasti. Jadi, belum ada kepastian angka sampai sekarang," ujar Maruli. Dia juga menyampaikan, belum dapat memastikan kapan pengiriman pasukan akan dilakukan.

Pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah janji dalam pertemuan dengan para ulama dari ormas-ormas  Islam dan pesantren. Dalam pertemuan itu, Presiden menegaskan, Indonesia akan menarik diri dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) jika bertentangan dengan prinsip Indonesia dan perjuangan kemerdekaan Palestina.

Wakil Ketua Umum MUI KH Muhammad Cholil Nafis menjelaskan, dalam pertemuan itu, MUI meminta jangan sampai pengiriman pasukan dari Indonesia ke Palestina khususnya ke Gaza hanya untuk memukul Hamas, dan memukul para pejuang kemerdekaan Palestina.

"Nah Presiden (Prabowo) berjanji bahwa pasukan yang dikirim adalah pasukan perdamaian, tidak akan melakukan penyerangan apalagi pemukulan terhadap para pejuang kemerdekaan Palestina termasuk juga kepada Hamas, beliau berjanji itu, ini hanya pasukan perdamaian saja," kata Kiai Cholil kepada Republika, Selasa (3/2/2026) malam.